Pihak yang Berhak Menerima Fasilitasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021, pihak yang dapat menerima layanan fasilitasi adalah:

1. Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)