The 12th Global Infrastructure Leadership Forum

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada 25 – 28 Maret 2019 menghadiri acara “The 12th Global Infrastructure Leadership Forum”. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto dalam acara tersebut berkesempatan untuk menyampaikan paparan dengan pembahasan Public

Works Infrastructure and Housing Public. Turut mendampingi Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi (DJPI), Hery Trisautra Zuna; dan Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Abram Elsajaya Barus.

Eko D. Heripoerwanto menjelaskan dalam forum ini terdapat pembahasan lebih dari 50 proyek infrastruktur dengan melibatkan 750 eksekutif bidang infrastruktur pada skala global. Forum tersebut juga mengundang beberapa praktisi baik dari pemerintah, investor swasta dan perbankan yang menggeluti perbankan yang menggeluti pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewakili Pemerintah Indonesia untuk membahas tema “Infrastructure Asia Outlook”.

Dalam paparannya Eko D. Heripoerwanto menyampaikan Indonesia memiliki tantangan dan peluang dalam membangun infrastruktur tahun 2020 – 2024. Dalam kurun waktu pembangunan selama 4 tahun ini dibutuhkan dana Rp145 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Dana yang terdiri dari Non APBD sebanyak Rp101 Miliar dan APBN sebanyak Rp44 Miliar ini dapat digunakan untuk penyediaan air minum, pembangunan jalanan dan jembatan, penyelesaian infrastruktur dan perumahan. Namun anggaran negara (APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 30% dari total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

Disampaikan dalam paparannya, dalam Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS), Pemerintah Indonesia menganggap Public Private Partnership (PPP) sebagai opsi untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Indonesia telah membuat fasilitas tertentu untuk Proyek PPP termasuk Project Development Fund (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan Fasilitas Penjaminan.

“Diperlukan peningkatan layanan dan pembentukan industri yang matang untuk mendukung Pengembangan KPS. Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan prioritas utama di Indonesia. Oleh karena itu, kami terus mendorong implementasi skema KPS untuk dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Kami juga terus meningkatkan iklim investasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang ramah sesuai dengan praktik terbaik KPS internasional,” ujarnya.

Sehubungan dengan tersebut, Pemerintah Indonesia mengundang para investor untuk dapat bergabung dalam pengembangan infrastruktur kami, seperti jalan dan jembatan, serta sektor proyek infrastruktur lainnya.