Penjelasan Terkait DED dalam Proyek KPBU

Sesuai dengan lampiran Permen PPN 02/2020, salah satu dokumen yang diserahkan bersamaan dengan Feasibility Study (FS) adalah Detail Engineering Design (DED).

Pengaturan ini dibuat berdasarkan masukan dari calon PJPK, khususnya dari pemerintah daerah yang membutuhkan kepastian terkait proyek yang diajukan, terutama mengenai kewajaran finansial dari proyek tersebut.

Kewajaran finansial ini akan lebih tergambarkan melalui DED dibandingkan dengan basic design.

Kedalaman DED yang dimaksud dikembalikan kepada PJPK yang menerima usulan prakarsa unsolicited.

Hal ini didasari oleh kebutuhan PJPK (terutama untuk proyek dengan dukungan APBN/APBD) dalam menjustifikasi prakarsa unsolicited.

Dalam prakteknya, kedalaman DED tidak diatur secara baku dalam peraturan, melainkan menjadi kesepakatan antara pemilik proyek dan konsultan.

Komunikasi dan Penentuan Kedalaman DED

Terkait dengan kedalaman DED yang diperlukan oleh PJPK, diharapkan ada komunikasi antara PJPK dan BUP mengenai sejauh mana dokumen DED akan disusun.

Pada akhirnya, PJPK-lah yang menentukan apakah DED harus disampaikan secara penuh atau cukup berupa rancangan awal DED.

Hal ini juga berlaku apabila BUP ingin melaksanakan proyek dengan skema turnkey atau langsung Engineering-Procurement-Construction (Installation).

Maka, mekanisme penetapan lokasi proyek KPBU tetap dapat dilakukan.

Pengadaan Tanah dan Hubungan dengan DED

Pelaksanaan pengadaan tanah tetap dapat berjalan meskipun DED belum 100% selesai.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

DED bisa dalam bentuk rancangan awal, tidak harus versi final.

PJPK bisa menetapkan bahwa DED cukup mendalam, atau hanya berupa gambaran teknis awal.

Untuk pengadaan tanah, Ketua Pelaksana tetap bisa meminta DED, namun dalam batasan tertentu sesuai kebutuhan (tidak wajib 100%).

Catatan Tambahan

Keputusan Penetapan Lokasi tidak harus menunggu DED 100% selesai.

Bila terjadi perubahan DED di kemudian hari, hal tersebut masih dimungkinkan, asalkan disepakati bersama antara PJPK dan BUP.

Penting dicatat bahwa DED yang diberikan sebelum pengadaan tanah tidak harus final, namun harus cukup menunjukkan intensi dan batasan ruang proyek.

Cari Pertanyaanmu

Selamat Datang di Pusat Bantuan

Hasil Pencarian