Menteri PU Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Doddy Hanggodo, didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beserta para pejabat eselon I menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Rapat membahas upaya percepatan dan sinergi pembangunan program prioritas sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi pariwisata di Provinsi Bali.

Dalam sambutan penutupannya, Menteri PU mengapresiasi Komisi V DPR RI atas perhatian, dukungan, dan masukan konstruktif terkait percepatan pembangunan infrastruktur di Bali. "Pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali tidak bisa dilihat secara sektoral, tetapi harus dibangun melalui sistem yang utuh, mencakup perlindungan wilayah, konektivitas, perlindungan lingkungan, dan dukungan produktivitas pangan," ujarnya.

Menteri PU menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI menjadi kunci agar setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. "Kementerian PU berkomitmen mengawal pembangunan infrastruktur secara optimal dengan memastikan kualitas, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali," tegasnya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, membacakan beberapa poin kesimpulan rapat yang mewajibkan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan mengakomodasi usulan Pemerintah Provinsi Bali, antara lain:

1. kepastian pengerjaan Ruas Tol Mengwi–Gilimanuk dan sejumlah jalan strategis lainnya;

2. penanganan dan pengendalian banjir;

3. penanganan dan pengendalian abrasi pantai secara terpadu;

4. penjaminan ketersediaan air bersih melalui pemanfaatan sumber-sumber air baku;

5. pembangunan pelabuhan dan terminal logistik yang melayani beberapa wilayah guna mengurangi beban infrastruktur jalan di Provinsi Bali;

6. penanganan sampah yang berkelanjutan;

7. percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung kedaulatan pangan; serta

8. pembangunan sarana dan prasarana strategis pendukung pariwisata.

Gubernur Bali, Wayan Koster, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut memaparkan program prioritas infrastruktur Provinsi Bali, meliputi:

1. pengelolaan sampah;

2. penjaminan ketersediaan air bersih;

3. Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih;

4. Bali Daulat Pangan;

5. pembangunan infrastruktur darat, termasuk Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi;

6. pembangunan infrastruktur laut; serta

7. pembangunan sarana dan prasarana strategis. [SRI]