KemenPUPR dan World Bank Laksanakan Closing Workshop NAHP

Kementerian PUPR bekerjasama dengan World Bank (WB)/Bank Dunia melaksanakan acara Closing Workshop National Affordable Housing Program (NAHP) yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (23/05/21).

Acara workshop ini merupakan forum pertemuan untuk menyampaikan capaian kinerja, pembelajaran dan manfaat pelaksanaan kegiatan NAHP sekaligus menandai telah berakhirnya kerjasama dengan WB melalui program NAHP. NAHP didukung oleh Bank Dunia melalui pinjaman sebesar 450 juta USD. Program NAHP ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui intervensi dari sisi demand dan supply yang dilaksanakan sejak tahun 2018-2023 dengan target sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui tiga komponen yaitu: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Dukungan Teknis terhadap reformasi program dan kebijakan perumahan.

Capaian komponen BP2BT yaitu, ada 30.422 rumah tangga dibantu melalui pembiayaan bank dengan total nilai KPR sebesar 225 juta USD, melayani pekerja informal sebesar 60% melalui peningkatan kualitas konstruksi. Capaian komponen BSPS yaitu, ada 233.098 rumah tangga yang dibantu melalui peningkatan kualitas rumah swadaya dan sebanyak 67% penerima manfaat telah difokuskan untuk membantu konvergensi penanganan masyarakat miskin ekstrem. Sementara itu capaian komponen dari Dukungan Teknis NAHP yaitu telah menyelesaikan 6 (enam) paket kegiatan studi ataupun kajian yang merupakan masukan terhadap reformasi kebijakan sektor perumahan.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Direktur PPP), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, dalam sambutan penutupan workshop menyampaikan harapannya terkait dengan terobosan yang telah berhasil dilakukan melalui NAHP dapat menjadi benchmarking. “Kami juga berharap terobosan ini selain menjadi benchmarking dapat juga menjadi panduan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi penyediaan perumahan untuk RPJPN/RPJMN dimasa yang akan datang”,ungkap Direktur PPP.