DJPI Bersama JICA Bahas Kebijakan Pembiayaan dan Implementasi Skema KPBU Perumahan

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto memberikan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan Focus Group Discussion (FGD) On Overseas Benchmark of Affordable Housing Public Private Partnership (PPP) Projects yang dilaksanakan secara daring, pada hari Selasa (29/6) melalui aplikasi Zoom di Jakarta.

Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang bertujuan untuk mempelajari kebijakan pembiayaan perumahan dan implementasi KPBU sektor perumahan di Jepang maupun negara lainnya untuk memperoleh masukan sebagai penyempurnaan kebijakan bidang pembiayaan perumahan maupun KPBU di Indonesia

“Dalam upaya menyelesaikan permasalahan penyediaan perumahan di Indonesia, kami melihat adanya potensi pembelajaran yang dapat diambil dari Negara Jepang, dimana Pemerintah Jepang juga mengedepankan penyediaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas sebagai dasar bagi kehidupan warga negaranya” ujarnya

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan menurutnya antara lain Jepang telah menerapkan konsep Urban Renaissance (UR) dalam hal penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan.

hal ini juga dapat menjadi benchmark dan layak untuk diadaptasi dalam kebijakan penyediaan perumahan MBR di Indonesia, karena mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan misi penyediaan rumah, baik pembangunan hunian baru maupun revitalisasi hunian lama.

Selain melalui Urban Renaissance (UR) di Jepang, kami juga ingin menggali benchmark pelaksanaan pembangunan perumahan melalui skema KPBU berdasarkan case yang dilakukan oleh Negara India maupun Negara Negara lainnya,

“Melihat track record Private Finance Initiative (PFI) atau proyek KPBU di Jepang, mayoritas proyek yang dikerjakan adalah sektor perumahan (public housing), yakni kurang lebih 60% dari total proyek KPBU, Maka dari itu, hal ini dirasa sangat tepat apabila Indonesia belajar dari keberhasilan Jepang dalam penyediaan perumahan melalui skema KPBU” ungkapnya.

Dalam sambutannya Dirjen PI berharap seluruh pihak yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Kantor Bersama KPBU, BP Tapera, BUMN, Lembaga Keuangan, Asosiasi Pengembang, dan World Bank dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bersama-sama menyatukan tujuan dalam rangka mencapai keberhasilan penyediaan perumahan terjangkau bagi MBR melalui skema KPBU di Indonesia dengan mengadaptasi kebijakan yang telah diterapkan dari negara Jepang dan negara-negara lainnya untuk selanjutnya diaplikasikan di Indonesia