DAFTAR ISI DARI REDAKSI Dilarang mengutip, mempublikasikan atau ­ mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang. Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Yogyakarta D irektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) menyelenggarakan Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Yogyakarta, Rabu (10/4). Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto didampingi Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Permukiman R. Haryo Bekti Martoyoedo. Hadir sekitar 130 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, Wakil Walikota Surakarta, perwakilan dinas terkait bidang PUPR tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, serta perwakilan dari lingkungan DJPI. Adapun pokok-pokok pembahasan dari kegiatan pembinaan tersebut antara lain pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU bukan hanya karena keterbatasan APBN/D, akan tetapi juga membangun pranata-pranata dan menggali teknologi baru dalam pelaksanaan infrastruktur dari pihak swasta. Pelaksanaan KPBU dengan prakarsa swasta atau unsolicited harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan badan usaha pemrakarsa harus tetap ikut dalam proses pelelangan proyek. Insentif bagi badan usaha pemrakarsa yaitu pemberian nilai 10%, Right to Match, dan pembelian prakarsa KPBU oleh PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama). Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Yogyakarta ................................................................... Serah Terima Tusi dan Output Bina Investasi Infrastruktur Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan........................................................... Penyusunan Roadmap Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024................................. Kunjungan Lapangan Proyek SPAM Regional Kamijoro....................................................................... Rapat Pembahasan Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG).... Pemantauan dan Evaluasi Proyek KBPU Bidang Jalan dan Jembatan.................................... 1. 2. 2. 3. 3. 4. EDISI April 2019 | 1 Puji syukur kami panjatkan atas terbitnya Buletin Edisi April 2019 yang diharapkan dapat menjadi media informasi internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). Buletin ini menyajikan informasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan masing-masing unit kerja di DJPI pada bulan April 2019 antara lain Serah Terima Tusi dan Output Bina Investasi Infrastruktur Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta Kunjungan lapangan proyek SPAM Regional Kamijoro. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca buletin bulanan ini. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN infrastruktur pekerjaan umum dan PERUMAHAN Buletin Bulanan Edisi April 2019 Penyusunan Roadmap Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 J umat, 12 April 2019 diselenggarakan Rapat Penyusunan Roadmap Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 di Jakarta. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kasubdit Kebijakan dan Strategi Pembiayaan, Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Bappenas, perwakilan dari beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan dari Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT); serta perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan DJPI. Pokok-pokok penting dalam rapat pembahasan ini adalah untuk mendukung koordinasi dan mempercepat pelaksanaan KPBU, Bappenas telah berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah (LKPP), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Pll) Persero. Koordinasi ini dilakukan dalam satu wadah yang disebut Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia. Hingga bulan Maret 2019, berdasarkan data Bappenas, capaian proyek yang dilakukan dengan skema KPBU berjumlah 73 proyek, terdiri dari 58 proyek KPBU solicited dan 15 proyek KPBU unsolicited. Selain itu, berdasarkan olahan data Bappenas, untuk mencapai stok infrastruktur sebesar 48,7% dari Produk Domestik Bruto pada tahun 2024, skenario target rata-rata investasi infrastruktur harus mencapai 5,7 % dari PDB. Target investasi ini cukup menantang namun tetap dapat dicapai selama terdapat peningkatan investasi infrastruktur setiap tahunnya. Adapun tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah akan dilakukan penyempurnaan database proyek potensial KPBU tahun 2020-2024 setelah Unit Organisasi teknis menyampaikan data perihal tersebut. Serta, akan dilakukan rapat tindak lanjut terkait penyusunan Roadmap Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Unit Organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Serah Terima Tusi dan Output Bina Investasi Infrastruktur Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan D irektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) secara resmi menerima tugas fungsi (tusi) dan output dari Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR. Acara serah terima ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko. D. Heripoerwanto, dan disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, bertempat di Gedung Serba Guna Kementerian PUPR, Jumat (5/4) lalu. Dalam mendukung tusi baru tersebut, DJPI telah melaksanakan beberapa kegiatan Capacity Building antara lain workshop KPBU, pelatihan kepada pejabat eselon I, II, III, IV dan staf. Selain itu juga telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan dan penyelenggaraan Proyek KPBU dengan Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan. Lebih lanjut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menjelaskan bahwa saat ini terkait tindaklanjut pengalihan tusi Ditjen Bina Konstruksi ke DJPI khususnya mengenai Pelaksanaan Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (ARSAP4) dan pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG) masih memerlukan analisis lebih lanjut dan untuk itu perlu menunggu arahan dari Menteri PUPR mengenai direktorat jenderal yang lebih berwenang untuk menjalankan tusi tersebut. Sedangkan pengelolaan website Layanan Informasi dan Konsultasi Investasi Infrastruktur PUPR (LINTAS PUPR), telah dilimpahkan secara resmi kepada DJPI dan saat ini sedang dilakukan penyesuaian konten dashboard website. Acara serah terima tusi dan output dilaksanakan karena terbitnya Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. DJPI tidak hanya memiliki ruang lingkup terkait pembiayaan perumahan, namun diperluas menjadi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman. 2 | EDISI April 2019 Rapat Pembahasan Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG) S elasa, 16 April 2019 telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG). Tujuan rapat tersebut adalah untuk menindaklanjuti serah terima pengelolaan SIRENG dan Penyelenggaraan Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan dari Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kepada Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rapat dipimpin oleh Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Herry TZ dan dihadiri Kasubdit Data dan Informasi, Kasubdit Kemudahan dan Bantuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan perwakilan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. SIRENG merupakan aplikasi sistem informasi sebagai tindak lanjut dari Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018. SIRENG pertama kali dibuat di dalam domain milik PPDPP yang kemudian diserahterimakan dan migrasi hosting ke dalam server Pusdatin Kementerian PUPR http://sireng.pu.go.id. Kondisi eksisting SIRENG saat ini telah terdapat 17 (tujuh belas) Asosiasi Pengembang Perumahan yang terdaftar di dalamnya namun belum terakreditasi, serta telah terdaftar 12.958 Pengembang Perumahan. EDISI April 2019 | 3 Kunjungan Lapangan Proyek SPAM Regional Kamijoro D irektur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, R. Haryo Bekti Martoyoedo melakukan kunjungan lapangan Proyek SPAM Regional Kamijoro di lokasi Bendung Kamijoro Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul DIY pada tanggal 11 April 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan Progres dan Rencana Kerja SPAM KPBU Regional Kamijoro di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul DIY sebagai bagian dari rangkaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Indonesia. Turut serta dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang SDA, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Provinsi DI Yogyakarta, Kepala Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Provinsi DI Yogyakarta, Staf Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Provinsi DI Yogyakarta. Estimasi Proyek SPAM Regional Kamijoro bernilai Rp.450 Miliar (Rp.250 Miliar untuk Tahap I dan Rp. 200 Miliar untuk Tahap II). Rencana volume air bersih dari SPAM ini adalah sebesar 500 ltr/ dtk yang dibagi kedua kabupaten yaitu 300 ltr/dtk ke Kabupaten Kulon Progo dan 200 ltr/dtk ke Kabupaten Bantul. Manfaat dari Bendung Kamijoro akan mengairi sawah seluas 2.370 hektar di Kabupaten Bantul dan diharapkan meningkatkan intensitas tanam. Pembangunan Intake SPAM Kamijoro ini dilakukan oleh BBWS Serayu Opak. Bendung Kamijoro ini nantinya akan dilengkapi dengan taman sebagai ruang terbuka publik yang dapat dikunjungi wisatawan. EDISI April 2019 | 4 ALAMAT REDAKSI Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat JL. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax: (021) 7200793 DITERBITKAN OLEH Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pembiayaan.pu.go.id Pembiayaan Infrastruktur PUPR Pemb_InfraPUPR Pembiayaan_Infrastruktur PembiayaanInfrastruktur 081386304653 Pembentukan Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Eks Ditjen Pembiayaan Perumahan D irektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengadakan acara Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2019, Rabu (24/4) di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk mengupayakan penguatan dan revitalisasi organisasi Kementerian PUPR dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto memberikan penjelasan mengenai perubahan organisasi, perubahan tugas dan fungsi (sesuai Perpres Nomor 135 Tahun 2018) serta berbagai tantangan dan kesempatan yang akan dihadapi ke depan. Namun, dalam segi pembiayaan perumahan, dengan adanya transformasi organisasi ini tidak membuat DJPI lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan misi Pemerintah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembentukan tim satuan tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan kegiatan eks Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk menuntaskan pelaksanaan kegiatan pembiayaan perumahan eks Ditjen Pembiayaan Perumahan. Dalam tim satgas tersebut terdiri dari enam kegiatan dan sebelas peraturan yang harus diselesaikan, dan masing-masing Direktur di lingkungan DJPI ditunjuk sebagai koordinator untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Hadir dalam acara ini para senior yang merupakan mantan pejabat Eks Ditjen Pembiayaan Perumahan yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk mendukung percepatan program kerja Ditjen baru ini. Acara ini juga di hadiri oleh seluruh Pejabat Eselon II, Perwakilan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan DJPI. PELINDUNG Dr. Ir. Eko D Herpoerwanto, MCP PENASEHAT Ir. Irma Yanti, MT PENGARAH • Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT • Ir. Arvi Argyantoro, MA • Reni Ahiantini, ST, M.Sc • Adang Sutara, SE, M.Si • R. Haryo Bekti Martoyoedo, ST, M.Sc PEMIMPIN REDAKSI • Dedy S. Budisusetyo, SH, MT REDAKTUR PELAKSANA • Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si REDAKSI • Fenty Meilisya Syafril, S.Sos, M.Si EDITOR • Anggoro Widyastika,SH, MH • Putrawan,SH DESAINER • Fahmi Nurhuda S.Ds • Michael Adha FOTOGRAFER • Komarudin • Dwi Cristianto REPORTER • Medika Yogi P, S.I. Kom • Riyan Aditya P, S.I. Kom • Shara Vadya, S.I. Kom SEKRETARIAT DAN SIRKULASI • Rubi Esti Aprillia, SH, MH • Dony Triastomo, SE. MSi • Yudhistira Adinugroho, SH