Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaan skema AP adalah:
- kemampuan keuangan negara;
- kesinambungan fiskal; dan
- pengelolaan risiko fskal.
Skema AP biasanya digunakan dalam hal:
- Tidak ada pendapatan dari pengguna layanan/tidak ada pengguna akhir yang dapat dikenakan tarif, misalnya penyediaan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik, atau
- Potensi pendapatan tidak signifikan untuk menutup investasi badan usaha/proyek tidak layak secara finansial, atau
Infrastruktur disediakan secara gratis kepada masyarakat, misalnya jalan non-tol
Sumber : KPBU Kemenkeu