Pembayaran Ketersediaan Layanan

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP)  adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaan skema AP adalah:

  • kemampuan keuangan negara;
  • kesinambungan fiskal; dan
  • pengelolaan risiko fskal.

Skema AP biasanya digunakan dalam hal:

  • Tidak ada pendapatan dari pengguna layanan/tidak ada pengguna akhir yang dapat dikenakan tarif, misalnya penyediaan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik, atau
  • Potensi pendapatan tidak signifikan untuk menutup investasi badan usaha/proyek tidak layak secara finansial, atau

Infrastruktur disediakan secara gratis kepada masyarakat, misalnya jalan non-tol

Sumber : KPBU Kemenkeu